ICW Usul Cabut Bung Hatta Anti-Corruption Award dari Jokowi - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Wali kota Surakarta pada 2010 silam dicabut. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai Jokowi sudah tak laik menyandang penghargaan tersebut.

"Ya, tentu ini menyikapi sikap Jokowi yang terus menerus bergeming dengan tuntutan publik bahwa RUU KPK yang lahir dan menjadi UU baru itu sebenarnya membunuh KPK," ujar Adnan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).

Adnan menyampaikan bahwa Jokowi cenderung mendukung pelemahan terhadap KPK. Misalnya ketika setuju dengan revisi UU KPK meskipun banyak pasal-pasal yang dapat membatasi kerja-kerja KPK memberantas korupsi.

Selain itu, Jokowi juga tidak mencoret calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah. Adnan mengatakan sejumlah hal tersebut adalah bukti bahwa Jokowi memang sudah tak laik menerima BHACA.

"Dan pertanyaannya apakah dengan UU KPK itu Jokowi tetap laik menerima BHACA? Karena BHACA adalah penghargaan untuk para tokoh, masyarakat, tokoh di pemerintahan yang memiliki reputasi dan rekam jejak dalam memberantas dan melawan korupsi," tuturnya.

Kendati begitu, Adnan mengatakan usulannya belum disampaikan kepada BHACA. Dia berencana berkoordinasi agar penghargaan BHACA yang pernah diberikan kepada Jokowi benar-benar dicabut.

"Iya ini baru ide-ide saja nanti akan kita konkretkan," ungkapnya.

Usul ini bukan kali pertama yang diutarakan ICW. Pada 2015 lalu, ICW pernah meminta penghargaan BHACA dicabut dari Jokowi.

Kala itu Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai, Jokowi tidak laik menerima penghargaan tersebut jika melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kala itu, Jokowi akhirnya melantik Tito Karnavian menjadi Kapolri.

"ICW mendukung langkah pencabutan Bung Hatta Award kalau dia melantik Budi Gunawan. Karena pelantikan itu akan menjadi bukti bahwa sikapnya yang anti-korupsi sudah berubah," kata Emerson kepada CNN Indonesia, Rabu (18/2/2015).

Dia menambahkan, isu pemberantasan korupsi dan penguatan KPK yang dikampanyekan oleh Jokowi pada saat pencalonan presiden kini menjadi isu yang hampa dan tidak berarti. Jokowi, menurut Emerson, tampak membiarkan pelemahanan terhadap KPK.

"Dia pasti tahu, mulai dari pimpinan sampai penyidik, saat ini masuk radar kriminalisasi. Tapi Jokowi tidak menghentikan. Dia membiarkan kasus yang terjadi ini semakin berlarut-larut. Janji dia kampanye itu menguatkan KPK. Sekarang Jokowi tampak membiarkan," kata Emerson.
[Gambas:Video CNN] (ryn/bmw)

Let's block ads! (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiemh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAxOTA5MjQxNTEyMTEtMjAtNDMzNDE4L2ljdy11c3VsLWNhYnV0LWJ1bmctaGF0dGEtYW50aS1jb3JydXB0aW9uLWF3YXJkLWRhcmktam9rb3dp0gEA?oc=5

2019-09-24 08:46:42Z
52781816915386

Bagikan Berita Ini