KKP Ungkap Sebab Menteri Edhy Kaji Buka Ekspor Benih Lobster - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan rencana pemerintah membuka larangan ekspor benih lobster tidak dilakukan dengan asal.  Rencana muncul lantaran banyak nelayan yang bergantung pada ekspor benih lobster.

Ketergantungan tersebut membuat pendapatan nelayan terganggu saat ekspor benih lobster dilarang Susi Pudjiastuti.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ardi Januar menyatakan kualitas hidup nelayan terangkat dengan bisnis benih lobster. Mereka bisa membangun rumah, menyekolahkan anak, hingga pergi haji.

Oleh karena itu, ekonomi nelayan langsung anjlok ketika Susi melarang ekspor benih lobster.

"Mereka yang masih nekat mencari benih lobster, harus berakhir di penjara," ucap Ardi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/12).

Sementara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan penyelundupan benih lobster yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan. Penyelundupan terjadi sejak Susi melarang ekspor benih lobster pada 2016 lalu.

Aturan larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

"Pasca keluarnya Permen 56, faktanya benih lobster tetap dicuri, nelayan tetap gigit jari, dan negara tidak mendapat tambahan pendapatan," kata Ardi.

Oleh karena itu, Ardi menyebut Menteri KKP Edhy Prabowo ingin mengkaji lagi kebijakan larangan ekspor benih lobster yang sebelumnya diterapkan era Susi. Menurutnya, perlu perhitungan lebih detail terkait potensi benih lobster di laut.

"Andai ada 1.000 ekor, kami bisa petakan berapa yang dibudidaya. Berapa yang diekspor dan berapa yang tetap berada di alam," terang dia.

Sejauh ini, sambung Ardi, belum ada kajian komprehensif terkait potensi benih lobster yang bisa dibudidayakan, berapa yang bisa diekspor, dan tinggal di alam. Padahal, aturan sebelumnya dibuat karena ada kekhawatiran benih lobster akan punah.

"Edhy ingin mengkaji ini dengan harapan nelayan dapat berdaya dan benih lobster tetap terjaga," jelasnya.

Terlebih, peraturan menteri tak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kandungan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Artinya benih lobster adalah kekayaan alam yang harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam hal ini nelayan," jelas Ardi.

[Gambas:Video CNN] (aud/age)

Let's block ads! (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiemh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vZWtvbm9taS8yMDE5MTIxNzE4NDU0MC05Mi00NTc4Mjkva2twLXVuZ2thcC1zZWJhYi1tZW50ZXJpLWVkaHkta2FqaS1idWthLWVrc3Bvci1iZW5paC1sb2JzdGVy0gEA?oc=5

2019-12-17 12:30:31Z
52781941448465

Bagikan Berita Ini