Banjir Jakarta dan Hasrat Menyeret ke Kepentingan Politik - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Banjir Jakarta di awal 2020 menjadi kejadian yang menghebohkan. Pasalnya, banjir--yang bisa dikatakan agenda tahunan tersebut bukan hanya terjadi di wilayah ibu kota RI itu saja melainkan di sejumlah wilayah penyangga.

Mirisnya, bencana tahunan ini jadi salah satu 'komoditas' bagi sebagian elite untuk menyerang siapapun yang dianggap lawan politik, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan harus ada aksi nyata. "Diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata," katanya.

Tak hanya dari politikus, nyinyir pun menggema di media sosial terkait dengan kritik penanganan Anies.

Rencana aksi adaptasi dan mitigasi ancaman bencana termasuk di wilayah ibu kota dan sekitarnya sebetulnya bukan tak ada, namun 'politik' dinilai bermain di belakang macetnya kebijakan mitigasi tersebut.

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan dengan kualitas politik Indonesia yang masih buruk hal tersebut wajar terjadi. Ia menemukan, ada kalangan elite yang menggunakan celah penanganan Pemprov DKI Jakarta itu untuk 'menyerang' Sang Gubernur, Anies Baswedan.

"Tentu kita mengkritik Anies, bukan untuk menyalahkan, tapi kritik kebijakannya yang salah, lalu untuk mencari solusi, bukan menjatuhkannya secara politik. Banjir ibukota bukan persoalan gubernur semata, persoalan kita semua, persoalan pemerintah pusat, persoalan presiden juga," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (2/1).

Padahal mestinya silang pendapat para politikus itu tak perlu terjadi. Yang terpenting dilakukan menurut dia adalah memastikan tindakan kongkret yang bisa dilakukan masing-masing pihak. Baik dari segi bantuan materi, tenaga, kebijakan ataupun gagasan.

"Kita menahan diri saja lah, sekarang tidak ada waktu untuk saling nyinyir, saling menyalahkan. Karena masyarakat itu sampai hari ini ada banyak korban, meninggal, mengungsi. Ini yang harus dipikirkan, itu yang lebih penting," tukas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Kendati demikian Ujang tak menampik, kebijakan antisipasi dan penanganan Anies pun layak dikritik. Sebab kata dia, pencegahan seharusnya bisa dilakukan secara terencana sehingga dampak banjir bisa ditekan. Celah inilah yang kata dia, bisa dipergunakan lawan politik Anies sebagai 'peluru'.

"Kenapa kok tidak ditangani sejak awal, kenapa kok tidak siap-siap, kenapa kok tidak sedia payung sebelum hujan. Inilah yang menjadi celah bagi lawan politik Anies untuk, mohon maaf ya, menghajar Anies dalam konteks banjir ini," dia melanjutkan.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang menilai Gubernur Anies belum cukup sigap menghadapi banjir-yang sudah menjadi bencana rutin Ibukota. Ia menduga sejumlah langkah minor pemprov di antaranya memastikan pompa-pompa air berfungsi dan dijalankan, pembersihan selokan dan drainase di sejumlah titik, terutama normalisasi sungai.

"Saya tidak melihat program normalisasi kali, jalan [Anies]," ujar Agus saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan normalisasi sungai yang dilakukan pemprov DKI sebelumnya, namun sempat berubah menjadi naturalisasi di bawah kepemimpinan Anies sejak 2017 silam. Kebijakan itu tak lepas dari janji politik Anies dalam Pilkada DKI 2017.

Usai melakukan peninjauan lewat udara bersama Kepala BNPB Doni Monardo dan Anies pada 1 Januari 2020, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengingatkan kembali rencana normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai Ciliwung.

"Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di samping Anies dan Doni Monardo.

Atas dasar itu, Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan guna normalisasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat memberi keterangan pers Banjir Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat, 1 Januari 2020. (CNN Indonesia/Feybien Ramayanti)

Pada gilirannya berbicara kepada wartawan, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia mengatakan normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.

Kebijakan Penanganan Banjir

Agus Pambagio menyoroti sejumlah kepala daerah termasuk pemimpin negara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, program guna mengantisipasi bencana tersebut sudah bisa diagendakan jauh hari mengingat data yang dimiliki sejumlah instansi pun tersedia. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah sudah membahas lewat rapat koordinasi untuk penanganan banjir ini dibahas sejak Juni 2019 lalu. Dengan begitu program penanggulangan banjir termasuk kekurangan dana bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat.

"Jadi ini bukan tiba-tiba ada, semua ada datanya. Jadi bisa dilihat, kapan kira-kira dia akan berubah ekstrem. Pasti ada jangka waktunya, BMKG punya datanya. Untuk itu harus dilakukan pencegahan-pencegahannya," kata Agus.

Buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini juga sempat disinggung Ujang Komaruddin.

"Bangsa ini kan negara kesatuan, bukan negara federal. Jadi kalau ada luka di provinsi manapun, itu juga harus menjadi luka pusat," kata Ujang.

Diketahui, permasalahan banjir Jakarta bukan hanya terjadi pada masa Reformasi, Orde Baru, maupun Orde Lama. Sejarah banjir di Jakarta sudah menahun, termasuk saat masih era pemerintahan kolonial. Masing-masing zaman pun berbeda situasi dan penanganannya.

Agus Pambagio menganggap penanggulangan dan mitigasi banjir Jakarta yang bagus adalah pada era Gubernur Ali Sadikin dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengakui banjir tak bisa dihilangkan dari ibukota RI, namun bisa ditekan atau dikurangi dampaknya lewat kebijakan pemerintah yang tepat.

"Dengan segala kekurangannya, [era] Ahok jauh lebih baik dalam menangani persoalan masyarakat. Ahok cukup 'gila', cuma saya selalu ingatkan jangan bahas soal agama, dia kena di situ. Kalau Anies tidak gila, dia sangat sopan saat berbicara. Dan itu tidak dibutuhkan saat membereskan DKI," kata Agus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau korban banjir Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, 2 Januari 2020. (CNN Indonesia/ Tiara Sutari)

Sementara Pakar Tata Kota Yayat Supriyanta mengusulkan audit tata ruang, drainase dan kawasan-kawasan yang secara fisik tidak layak untuk ditambah permukiman di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.

Menurut Yayat ada banyak faktor yang saling terkait, dan tak ada faktor dominan penyebab banjir. Salah satu yang ia sebut perlu diperhatikan adalah sistem drainase yang sudah usang tapi masih digunakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem belakangan. Fakta curah hujan tinggi dan kondisi lingkungan yang kian parah membuat dampak semakin meluas.

Yayat menegaskan pejabat publik harus peka dan paham terhadap substansi masalah serta langkah konkret guna mengatasi banjir.

Sementara itu, Agus Pambagio menyatakan berulangnya bencana serupa dan ketersediaan data karena tak diiringi kebijakan publik yang kian matang dan terukur. Agus mengatakan deretan langkah penanggulangan banjir itu sedianya tertulis di pelbagai program pemerintah, namun pelaksanaannya jarang terbukti di lapangan.

"Drainase, normalisasi sungai, semua tadi di samping masyarakat dipaksa untuk membikin sumur resapan, kebijakan-kebijakan itu sudah disebutkan, tapi tidak dilaksanakan," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, saat meninjau kondisi pengungsi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, semalam, Anies menjelaskan normalisasi atau betonisasi tak cukup untuk menahan limpahan air sungai. Ia kembali menegaskan langkah yang harus dilakukan lebih awal adalah di hulu.

"Solusi yang penting adalah mengendalikan air di hulu dengan membangun lebih banyak waduk, dengan membangun lebih banyak embung sehingga air dari pegunungan bisa ditampung di kawasan-kawasan hulu sebelum secara bertahap diturunkan ke pesisir," kata dia.

"Sedangkan jika air dilepas begitu saja ke pesisir, setinggi-tingginya tembok dinding sungai, selebar-lebarnya sungai itu dia akan mengalami limpahan seperti yang terjadi malam ini di Kampung Pulo. di sini sudah terjadi betonisasi tetapi tetap terjadi limpahan banjir," sambung Anies.

Anies menjanjikan soal mitigasi banjir itu akan dibicarakan nanti, sementara saat ini Pemprov DKI fokus membantu para pengungsi di sejumlah wilayah yang banjir Jakarta.

(ika)

Let's block ads! (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMieGh0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vbmFzaW9uYWwvMjAyMDAxMDIxMzM0NTAtMzItNDYxODcyL2Jhbmppci1qYWthcnRhLWRhbi1oYXNyYXQtbWVueWVyZXQta2Uta2VwZW50aW5nYW4tcG9saXRpa9IBAA?oc=5

2020-01-02 10:24:16Z
52781971361720

Bagikan Berita Ini