Simalakama WNI Eks ISIS - detikX

“Itu yang kami laporkan kepada Bapak Menko Polhukam, kami rapat. Pak, ada informasi seperti ini. Informasi ini bukan cuma milik BNPT, ada tiga lembaga yang memegang juga informasi ini. BNPT, BIN (Badan Intelijen Negara) dan Densus 88 Polri. Kita rapatkan, bagaimana ada informasi semacam ini?” jelas Suhardi lagi.

Untuk memverifikasi data WNI eks ISIS di tiga kamp itu sangat sulit, karena dikuasai tiga otoritas, yaitu Syrian Democratic Forces (SDF), Pemerintah Suriah, dan Pemerintah Kurdistan. Data 600-an WNI eks ISIS ini diterima hanya dalam bentuk nama atau foto saja. Nama yang digunakan pun lebih banyak nama samaran. Mereka didominasi perempuan dan anak-anak. “Sementara untuk saat ini yang lengkap dengan foto ada 100-an, tapi itu juga masih perlu kita verifikasi lagi apakah orang Indonesia,” katanya.

Suhardi juga menegaskan, tak mudah mengembalikan WNI eks ISIS. Sebab pemahaman radikal mereka yang sudah begitu kuat. Saat pemerintah mengembalikan 18 WNI eks ISIS beberapa waktu lalu, mereka sudah lebih dari setahun berlatih di Raqqa, Suriah. “Itu saja butuh tiga tahun dari tahun 2017-2020 untuk beradaptasi, padahal hanya ikut latihan yang langsung bakar paspor. Bayangkan susahnya, tingkat kesulitannya untuk mereduksi, menghilangkan traumatis itu,” ucap Suhardi.

Pada tahun yang sama, BNPT memulangkan 75 WNI yang dideportasi dari perbatasan Turki. Mereka dimasukkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Bambu Apus, Jakarta Timur di era Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Mereka terdiri dari tiga generasi (kakek, nenek, ayah, ibu, anak dan cucu). Paham radikal mereka pun sudah kuat. “Pertanyaan besarnya adalah orang menjadi radikal bukan hitungan bulan. Bisa tahunan bahkan lintas generasi, terpengaruh, dan sebagainya. Siapa yang jamin juga itu satu bulan itu baik,” cetus Suhardi.

Sementara, Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah cenderung menolak memulangkan para WNI yang ada di Suriah itu. “Kecenderungannya tidak dipulangkan, tetapi bagaimana menyusun formulasi hukumnya. Kecenderungannya kami ini, tidak mau memulangkan karena itu berbahaya,” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat, 7 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pribadi mengaku tak setuju dengan pemulangan itu. “Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas loh ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’, tapi masih dirataskan (rapat kabinet terbatas), kita perhitungan kalkulasi plus-minusnya, semua dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu, 5 Februari 2020.

Let's block ads! (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiRGh0dHBzOi8vbmV3cy5kZXRpay5jb20vaW52ZXN0aWdhc2kvZC00ODkxMDkzL3NpbWFsYWthbWEtd25pLWVrcy1pc2lz0gEA?oc=5

2020-02-08 08:23:59Z
52782029743207

Bagikan Berita Ini